Abe”Otonomi Setengah Hati

oleh -177 views
KADIS PENDIDIKAN KABUPATEN ALOR

Mahensa Exspress-Kalabahi. Kepala Dinas Pendidikan kebupaten Alor, Kepada Wartawan di Ruang kerjanya mengatakan Dari aspek manajemen urusan wajib pendidikan di era Otonomi Daerah (Otda) berdasarkan undang-undang menjadi urusan gubernur seperti Pendidikan Menengah (Dikmen). Hal ini berarti SMU,SMK dan sederajat menjadi kewenangan provinsi.

Urusan pemerintah  provinsi yang didelegir ke kabupaaten yaitu Paud,Dikdas plus SD dan SMP. Dari aspek filosofi dan  yuridis pertimbangan penyusunan UU Nomor.23 maka aspek yang diserahkan adalah aspek manajemen dan menjadi tanggungjawab bersama untuk urusan pendidikan di semua level.

Dikatakannya bahwa keputusan DPR-RI tidak mempertimbangkan hakeat dari otonomi daerah sehingga Otda akan semakin kabur. Apabila terjadi persoalan maka rentang kendalinya sangat panjang. Kebijakan yang ada sesuai dengan standar jawa sehingga tidak efektif dan efisien,”Ujarnya.

Dijelaskannya bahwa berkaitan dengan persoalan ini wali kota Surabaya telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstirusi (MK) dan menang gugatan. Semestinya ini menjadi dasar bagi pemerintah dan DPR untuk merevisi kembali UU Nomor.23 sebab putusan MK merupakan upaya hukum terakhir final dan mengikat.

Lanjut, Abe otonomi saat ini adalah otonomi setengah hati dalam artian bahwa pemerintah setengah hati meberikan otonomi. Menurut saya pemerintah tidak perlu kuatir sebab daerah mengelola Otda dalam bingkai NKRI. Untuk mengatasi persoalan ini gubernur merencanakan membentuk Sekretariat Bersama (Sekber) Pelaksanaan Ujian Tahun 2016/2017. Pada (13/3) Kepala UPT Pendidikan menengah provinsi Nusa Tenggara Timur wilayah lima, Kabupaten Alor melakukan pertemuan dengan Dinas Pendidikan,”Katanya.(kevin)

 

No More Posts Available.

No more pages to load.